detakhukum.id, Bogor –Pemerintah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun perencanaan 2027 , Kegiatan tersebut berlangsung di aula katoomba desa Bojong Nangka , acara dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, kabupaten Bogor, , serta kades sekecamatan gunung putri ,dan perwakilan tokoh masyarakat,Senin,( 2/2/2026)
Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan usulan pembangunan dari tingkat bawah dengan kebijakan pembangunan daerah. Dalam forum tersebut, sejumlah isu utama mengemuka, antara lain pembangunan infrastruktur, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta upaya pengurangan kesenjangan wilayah dan pengangguran.
Camat Gunung Putri, Kurnia indra” dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan. Ia menyampaikan pentingnya penyusunan program yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
“Setiap usulan yang disampaikan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar nya,’
Masih menurut camat gunung putri ketika di singgung tentang
instruksi Bupati Bogor , masing-masing kecamatan harus punya hutan kota minimal 1 hektar,
Camat Kurnia indra menerangkan
hutan kota untuk di kecamatan Gunung Putri sendiri kami akan coba di beberapa lahan pemerintah yang ada di desa Cicadas kurang lebih luasnya 1,3 hektar serta di desa Wanerang tidak kurang dari 1 hektar , dan akan ada beberapa tambahan lahan-lahan lain minimal kita punya sekitar 3,5 hektar untuk hutan kota di kecamatan gunung putri dan insyaallah minggu-minggu ini kita launching,” terang Kurnia,,” (spd)
