detakhukum.id, Bogor – Massa pemuda dan masyarakat serta aktivis Mahasiswa Kabupaten Bogor, menagih janji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM, terkait pencairan hadiah Rp1 miliar bagi Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sebagai kelurahan terbaik Sri Baduga pada tahun 2025 Jawa Barat.
Hal tersebut terungkap saat aksi unjuk rasa perwakilan aktivis Ahmad Renaldi Jaya dan kawan – kawan di Kantor Kelurahan Tengah, Jumat (23/10/2026).
Pasalnya, sejak 2025 lalu hingga kini janji itu disebut belum terealisasi. Lantaran itu massa mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kepastian pencairan dana penghargaan dimaksud.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa dan pemuda pertanyakan dimana anggaran yang dijanjikan 1 miliar itu sejak tahun 2025, sekarang ada dimana dan kapan direalisasikan.
Mengecam keterlambatan pencairan hadiah yang dinilai penting itu, sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Tengah.
Massa mendesak pemerintah provinsi Jawa Barat di bawah pimpinan KDM agar dapat segera mencairkan atau direalisasikan sesuai janjinya 1 miliar itu, tegas Ahmad Renaldi.
Menanggapi tuntutan massa, Lurah Tengah, Awan Sundawan, menemui langsung para demonstran dan menerima aspirasi yang disampaikan. Ia berjanji meneruskan tuntutan tersebut kepada Gubernur Jawa Barat.

“Kami siap menampung aspirasi rekan-rekan mahasiswa dan berjanji akan menyampaikannya langsung ke Gubernur Jawa Barat,” kata Awan Sundawan saat menerima perwakilan massa di depan kantor kelurahan.
”Awan berharap aksi tersebut mendorong kejelasan mengenai realisasi anggaran yang dipersoalkan.” Semoga dengan adanya aksi ini menjadi lebih terang.
Terus terang dana yang dijanjikan pak KDM sebagai hadiah Sri Baduga untuk kelurahan terbaik, sampai saat ini saya belum menerima uangnya.
Jangankan uang kepastiannya saja belum ada, ungkap lurah Awan.
Saya khawatir saat saya pensiun nanti dananya baru turun, akhirnya pengelolaanya sama pejabat baru bisa berpotensi tidak sesuai dengan peruntukan yang diharapkan oleh masyarakat.
”Awan menjelaskan bahwa, saya sudah sampaikan kepada pak gubernur agar hadiah ini dipercepat sebelum saya pensiun, khawatir setelah pensiun baru cair dan pengolahannya tidak tepat sasaran.” Maka itu, saya mohon dukungan masyarakat agar persoalan hadiah 1 miliar ini segera ada kepastian, tutur Awan.
Dalam aksi tersebut, para aktivis menegaskan agar tuntutan transparansi merupakan keterbukaan bentuk kontrol publik terhadap penyelenggara pemerintahan, mereka berharap gubernur Jawa Barat KDM memberikan kejelasan mengenai status penghargaan pencairan, serta jadwal realisasinya.
”Agar status hadiah 1 miliar Kelurahan Tengah tidak terus menggantung, dan manfaat anggaran yang dijanjikan dapat segera diperjelas kepada masyarakat.” (spd)













