detakhukum.id, Bogor – 25 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, kembali dilantik oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, terdiri dari 22 pejabat struktural eselon III dan IV, serta 3 pejabat fungsional, sekaligus pengambilan sumpah, dilaksanakan di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (17/6/2025).
Dalam pelantikan hadir pula, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dandim 0621 perwakilan Forkopimda, anggota DPRD, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, para Wakil Pimpinan Perangkat Daerah, serta perwakilan MUI, kabupaten Bogor.
Dalam sambutannya, Rudy Susmanto, pelantikan ini sebagai bagian dari upaya penguatan organisasi dan percepatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bogor, dan pelantikan ini telah mendapatkan izin pengangkatan jabatan, dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat No.100.2.2.6/3341/Otda, tanggal 10 Juni 2025 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
Total keseluruhan yang akan dilantik berjumlah 126 orang, tahap pertama ini sebanyak 25 orang kita lantik, terdiri 22 orang pejabat eselon III dan IV, dan 3 orang pejabat fungsional. Sisanya akan dilantik pada tahap berikutnya yang juga sudah ada izin dari Mendagri.
Rudy Susmanto, menyampaikan ini bukanlah yang terakhir, ia memastikan bahwa akan ada pelantikan lanjutan dalam beberapa waktu ke depan, Mutasi, rotasi, dan promosi, merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan struktural serta meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi.
Dengan tujuan utamanya adalah percepatan pembangunan, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengisian jabatan kosong menjadi hal penting agar roda organisasi berjalan optimal, ujar Rudy.
Ia, menambahkan, rotasi, dan promosi adalah hal yang biasa dalam roda pemerintahan, setiap aparatur sipil negara sudah disumpah saat dilantik untuk siap ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan organisasi. Dan juga mengingatkan agar menjaga nama baik organisasi, membangun kolaborasi positif dengan seluruh perangkat daerah, serta memperkuat sinergi dengan DPRD Kabupaten Bogor.
”Jaga nama baik Pemerintah Kabupaten Bogor. Bangun kerja sama yang baik, karena keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh soliditas dan kolaborasi yang kuat antar lembaga,” pesannya.
Dan dalam waktu dekat seluruh jabatan kosong di perangkat daerah, termasuk di sekolah, dapat segera terisi sehingga pelayanan publik semakin optimal dan program-program Pemkab Bogor bisa berjalan dengan baik. (spd)
