Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Nusantara

Bupati Bogor Berkomitmen Untuk Memperkuat Birokrasi Yang Profesional

182
×

Bupati Bogor Berkomitmen Untuk Memperkuat Birokrasi Yang Profesional

Sebarkan artikel ini
Bupati saat melantik pegawai PPPK bacakan sumpah janji

detakhukum.id, Bogor – Bupati Bogor Rudy Susmanto melantik dan menyerahkan Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu tahap 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Rudy, menegaskan komitmennya untuk memperkuat birokrasi yang profesional, dalam acara pelantikan tersebut, juga hadir Wakil Bupati Bogor, Sekretaris Daerah, bersama Forkopimda, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ketua Pengadilan Agama, para kepala perangkat daerah, camat, bertempat di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (2/10/2025).

”Selain melantik, PPPK penuh waktu formasi tahun 2024 tahap 2, terdapat juga pelantikan CPNS menjadi PNS Pemkab Bogor, serta penyerahan Surat Keputusan (SK) CPNS, diantaranya 247 orang PPPK penuh waktu tahap 2, dan 4 orang CPNS menjadi PNS”.

Baca juga:  Presiden PKS Kunjungi Kabupaten Bogor, Jadikan Kaderisasi Pelayanan Publik

Melalui pelantikan tahap 2 ini, Pemkab Bogor menegaskan komitmennya untuk memperkuat birokrasi yang profesional, memberikan kepastian status kepegawaian, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sementara untuk pelantikan PPPK Paruh Waktu akan segera menyusul menunggu tahap pemrosesan di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri menyampaikan, Pemkab Bogor kembali melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu tahap 2. Hal tersebut menambah daftar tenaga PPPK yang telah bergabung untuk memperkuat pelayanan publik di Kabupaten Bogor.

Baca juga:  PUBLIKASI KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

Untuk perkembangan terkait ribuan PPPK lainnya yang masih menunggu proses pelantikan. Hingga saat ini, tercatat 9.756 PPPK masih dalam tahap pemrosesan di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Yunita menambahkan, saat ini masih dalam proses updating data di BKN, mulai dari perbaikan pendidikan, tanggal lahir, hingga administrasi lainnya. ”Jadi kami belum bisa memastikan kapan akan dilantik, karena keputusan final ada di BKN Pusat,”ujarnya. (spd)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *