Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Nusantara

Bupati Bentuk Dua Dinas Baru Percepat Pelayanan Publik Sekaligus Lantik Pimpinan Tinggi Pratama

144
×

Bupati Bentuk Dua Dinas Baru Percepat Pelayanan Publik Sekaligus Lantik Pimpinan Tinggi Pratama

Sebarkan artikel ini

detakhukum.id, Bogor –  Mengawali awal tahun 2026, Bupati Bogor Rudy Susmanto gerak cepat (gercep) melakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja pada beberapa OPD, Secara keseluruhan, terdapat 12 organisasi perangkat daerah baru, yang terdiri dari 8 SKPD dan 4 Rumah Sakit Umum Daerah.

 Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas dilakukan pada hari kerja pertama tahun 2026, di VIVO Mall, Sukaraja, Jumat (2/1/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Komandan Lanud Atang Sanjaya, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Ketua Pengadilan Agama Cibinong, perwakilan Kapolres dan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, General Manager VIVO Mall Sentul, beserta jajaran Pemkab Bogor.

Baca juga:  Pelayanan Sertifikat Di  Kantor BPN Cileungsi Kab Bogor II Lakukan Terobosan

Selain itu, Bupati juga mengoperasikan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, serta Dinas Kebudayaan. Rudy menyebutkan, ini langkah strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam memperkuat kualitas pelayanan publik menjawab kompleksitas persoalan daerah dengan jumlah penduduk lebih dari enam juta jiwa.

Baca juga:  Bupati Tekankan Dalam Rapat Kita Harus Bangun SDM, Bukan Hanya Pembangunan Infrastruktur Saja

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, pembentukan dan pengoperasian dua SKPD baru bukan sekadar penambahan struktur birokrasi, melainkan upaya menghadirkan pelayanan yang lebih fokus, dekat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor.

 “Pelayanan publik di Kabupaten Bogor tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Dengan jumlah penduduk yang besar, pemerintah harus memperkuat kelembagaan agar pelayanan lebih cepat, tertib, dan profesional, tegas Rudy. (Spd)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *